MAI Dorong Penguatan Tata Ruang dan Data untuk Akselerasi Akuakultur Nasional
Jakarta, 13 April 2026 — Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Rapat dipimpin oleh Abdul Kharis dan dihadiri antara lain oleh anggota Komisi IV DPR RI, yakni Rokhmin Dahuri, Heri, Endang, Slamet, dan Bambang, serta jajaran pengurus dan tim ahli MAI.
Dalam forum tersebut, MAI menegaskan pentingnya penguatan tata ruang dan integrasi data nasional sebagai fondasi utama percepatan pengembangan sektor akuakultur di Indonesia.
Sekretaris Jenderal MAI, Romi Novriadi, menyampaikan bahwa tanpa kepastian tata ruang dan data yang terintegrasi, pengembangan akuakultur tidak akan berjalan optimal dan berpotensi menghambat daya saing Indonesia di pasar global.
MAI juga menyoroti bahwa sektor akuakultur memiliki peran strategis sebagai pilar ekonomi biru nasional, dengan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan, peningkatan ekspor, serta kesejahteraan masyarakat pesisir
Dalam paparannya, MAI menyampaikan sejumlah isu prioritas, antara lain penguatan komoditas unggulan seperti udang, lobster, rumput laut, dan kepiting; pengembangan sistem silvofishery yang mengintegrasikan budidaya dengan pelestarian mangrove; serta revitalisasi kawasan tambak di Pantai Utara Jawa (Pantura) yang perlu dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis kondisi lokal.
Selain itu, MAI menekankan pentingnya sinkronisasi data nasional yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, serta pelaku usaha. Ketidaksinkronan data selama ini dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran
MAI juga mendorong perluasan sertifikasi budidaya guna memenuhi tuntutan pasar global, terutama terkait aspek keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan keterlacakan produk.
RDPU ini menjadi forum penyerapan aspirasi pelaku dan pemangku kepentingan sektor akuakultur, sekaligus ruang dialog antara legislatif dan masyarakat dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih komprehensif.
Komisi IV DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan
Melalui forum ini, MAI berharap lahir kebijakan yang lebih progresif dan berpihak pada penguatan sektor budidaya, sehingga akuakultur Indonesia dapat tumbuh lebih modern, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat
Dalam forum tersebut, MAI menegaskan pentingnya penguatan tata ruang dan integrasi data nasional sebagai fondasi utama percepatan pengembangan sektor akuakultur di Indonesia.
Sekretaris Jenderal MAI, Romi Novriadi, menyampaikan bahwa tanpa kepastian tata ruang dan data yang terintegrasi, pengembangan akuakultur tidak akan berjalan optimal dan berpotensi menghambat daya saing Indonesia di pasar global.
MAI juga menyoroti bahwa sektor akuakultur memiliki peran strategis sebagai pilar ekonomi biru nasional, dengan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan, peningkatan ekspor, serta kesejahteraan masyarakat pesisir
Dalam paparannya, MAI menyampaikan sejumlah isu prioritas, antara lain penguatan komoditas unggulan seperti udang, lobster, rumput laut, dan kepiting; pengembangan sistem silvofishery yang mengintegrasikan budidaya dengan pelestarian mangrove; serta revitalisasi kawasan tambak di Pantai Utara Jawa (Pantura) yang perlu dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis kondisi lokal.
Selain itu, MAI menekankan pentingnya sinkronisasi data nasional yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, serta pelaku usaha. Ketidaksinkronan data selama ini dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran
MAI juga mendorong perluasan sertifikasi budidaya guna memenuhi tuntutan pasar global, terutama terkait aspek keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan keterlacakan produk.
RDPU ini menjadi forum penyerapan aspirasi pelaku dan pemangku kepentingan sektor akuakultur, sekaligus ruang dialog antara legislatif dan masyarakat dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih komprehensif.
Komisi IV DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan
Melalui forum ini, MAI berharap lahir kebijakan yang lebih progresif dan berpihak pada penguatan sektor budidaya, sehingga akuakultur Indonesia dapat tumbuh lebih modern, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat
MAI Connect · Masyarakat Akuakultur Indonesia